MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA - Berfokus pada pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjalin kembali kerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Jumat (29/6).

 

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, pihak Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq Mughni, Sekretaris Umum Abdul Mu'ti, dan Bendahara Umum Suyatno dan Marpuji Ali. 

 

Hingga akhir Desember 2019, CEO Bank Muamalat Indonesia Achmad Permana menyatakan bahwa Bank Muamalat bersedia mengucurkan pembiayaan sebesar Rp. 500 miliar dengan prinsip syariah kepada PP Muhammadiyah yang mencakup aspek pengembangan bidang pembiayaan, pendidikan dan kesehatan bidang AUM. Terutama pendanaan dan pembiayaan seperti virtual account pembayaran biaya pendidikan mulai sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

 

Achmad Permana menyebutkan bahwa AUM di Jawa Timur adalah contoh paling nyata keberhasilan kerjasama yang telah dijalin dengan Muhammadiyah.

 

"Amal usaha seperti sekolah, rumah sakit dan lainnya telah dikembangkan di Jawa Timur. Total penyaluran pembiayaan amal usaha Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar, ditargetkan akhir tahun setengah triliun, keberhasilan di Jawa Timur akan menjadi percontohan daerah lainnya” ujar Achmad.

 

Struktur bisnis amal usaha yang solid dan terkonsolidasi, membuat Bank Muamalat percaya diri melanjutkan kerjasama dengan Muhammadiyah.

 

“Jadi Muhammadiyah secara struktur bisnis sudah terkonsolidasi, jadi buat kita lebih mudah analisanya. Tidak semua bisnis amal usaha di Muhammadiyah tidak smooth, tetapi ketika ada permasalahan maka pengurus pusat akan membantu, ada lembaga yang membina juga sekaligus merekomendasikan,” imbuhnya.

 

Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyanto tidak menampik hal tersebut. Menurutnya amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah sangat terjamin. Hal ini didukung adanya Lembaga Pembina dan Pemeriksa Aset Muhammadiyah, sehingga bisnis amal usaha akan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat.

 

“Kalau terjadi masalah, maka Pimpinan Pusat akan turun tangan,” jelasnya.

 

Mengenai kerjasama tersebut, Suyatno ingin pengembangan dilakukan pada daerah yang belum kokoh struktur AUM-nya dengan memakai metode keberhasilan AUM Jawa Timur.

 

“Kita ingin daerah minus, seperti Bali. Sebab, selama ini di Jawa Timur karena bisnis amal usahanya banyak, sudah mapan dan biasanya pengurus wilayah ini menjadi acuan pengurus wilayah lainnya,” ucapnya. (Afandi)