MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Menghadapi potensi laten bahaya terorisme dan ekstrimisme beragama,  perwakilan Menteri Urusan Hukum dan Keamanan Kerajaan Belanda didampingi Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Lambert Grijns berkunjung ke Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta guna meminta pandangan mengenai cara Muhammadiyah dalam melawan ekstrimisme dan terorisme, Selasa (8/10).

 

Bersama Ketua PP Muhammadiyah Bachtiar Effendy, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa metode Muhammadiyah dalam melawan terorisme dan ekstrimisme lebih kontekstual dan lebih humanis.

 

“Ekstrimisme dan terorisme bukan masalah khusus milik umat Islam, tetapi pada agama besar lainnya juga. Kristen, Hindu, Buddha dan ini jadi masalah bersama yang dihadapi secara global. Langkah Muhammadiyah dalam melawannya adalah dengan yang kami namakan sebagai Moderasi Islam (Islam Tengahan atau Wasathiyah Islam) dan bukan deradikalisasi karena deradikalisasi sudah bermasalah sejak pertama kali digunakan,” ungkap Abdul Mu’ti.

 

“Muhammadiyah menjelaskan pendekatan kultural, ko-eksistensi atau hidup berdampingan yang damai, saling terbuka secara sosial dan sudut pandang keberagamaan yang terbuka disertai sikap yang konsisten (tidak standar ganda). Apalagi konsep Islam Tengahan Muhammadiyah atau Wasathiyah Islam ini juga digunakan sebagai salah satu program internasional Pemerintah Indonesia," imbuh Abdul Mu’ti.

 

Konsep ini menurut Mu'ti adalah rumusan dari pertemuan 100 ulama seluruh dunia di Bogor pada tahun 2018 yang membahas solusi dan komitmen Islam terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di dunia kontemporer, termasuk isu ekstrimisme dan terorisme.

 

Pihak Kerajaan Belanda menerima masukan ide dari Muhammadiyah dalam program kontra terorisme. Selain kepala NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) Pieter-Jaap Aalbersberg dan Lambert Grijns, pihak Kerajaan Belanda disertai oleh Wakil Bidang Politik Brechtje Klandermans dan analis senior NCTV Max de Bruijn. (afandi)