MUHAMMAMDIYAH.ID, SLEMAN—Merawat nalar kritis civil society, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah gelar diskusi publik yang bertema “Daulat Rakyat di Tengah Oligarki Kuasa” pada (8/11) di Kantor PP Muhammadiyah, JL Cik Ditiro, no 23 Sleman, Yogyakarta.

Dalam sambutannya M. Nurul Yamin menyebutkan bahwa jika kekuasaan dan kelompok kapital atau pemodal saling berselingkuh dan berkelindan, stabilitas rakyat atau civil society pasti terganggu. Kedua entitas tersebut jika berselingkuh menjadi ancaman bagi rakyat, karena perselingkuhan yang dilakukan melahirkan keboborokan pemerintahan dan distabilitas di ruang-ruang publik.

“Jika kekuasaan dan pemodal saling brselingkuh dan berkelindan, kita tidak ada harapan. Kita berharap kepada media sebagai  pilar demokrasi yang keempat. Tapi kita juga memahami media massa di Indonesia seperti itu, lantas sebagai bangsa kemana harus kita mengharapkan atau menghadapkan wajah kita sebagai bangsa dalam membangun negara dan bangsa yang seperti kita cita-citakan. Tentu masyarakat sipil harus hadir sebagai nalar kritis di tengah-tengah kebuntuan atau kejumudan politik ini,” tutur Yamin

Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang bukan hanya dibedakan atas ekonominya, tapi juga pendidikan. Dimana mereka mampu bersatu untuk melawan kejumudan dan kebuntuan politik yang melingkupi mereka. Termasuk yang paling mencolok adalah aksi yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa waktu lalu. Menurut Yamin, sebagai kelompok masyarakat berpendidikan, mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam mengawal perpolitikan di Indonesia.

Terkait media, Dosen Pascasrajana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini mengajak masyarakat yang aktif di media sosial untuk bersama menyuarakan ketidakadilan dan penindasan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat. Karena jika kebohongan publik tidak di counter, maka kebohongan yang diproduksi secara masal dan digulirkan berterus-terusan akan berubah menjadi sebuah kebenaran konsensus. Yamin menegaskan bahwa, kebohongan tetaplah kebohongan tidak bisa ditransformasi menjadi sebuah kebenaran.

Mengamini yang disampaikan Yamin, Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan menambahkan terkait posisi Muhammadiyah ditengah pergolakan politik nasional yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, posisi Muhammadiyah tidak bisa dan tidak boleh ditarik-ulur. Ia beralasan karena Muhammadiyah memiliki kanal sendiri dalam menyuarakan kebenaran, dan kanal tersebut berbeda dengan yang ditempuh oleh partai politik (parpol).

“Muhammadiyah jangan dipaksa mengambil peran partai politik. Karena seharusnya partai politik yang menyuarakan lebih keras soal permasalah itu, misalnya partai memiliki kader yang ditempatkan sebagai pengambil kebijakan,” ungkapnya.

Meskipun memiliki jalur yang berbeda dengan parpol, bukan berarti Muhammadiyah tidak turut serta menyuarakan nalar kritis. Bachtiar mencontohkan, kanal politik yang dipilih oleh Muhammadiyah dalam menyuarakan nalar kritisnya adalah melalui jalur pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain.

Ini menunjukkan, meskipun Muhammadiyah senyap dipermukaan tapi dalam substansi politik Muhammadiyah tetap menjadi bagian dari masyarakat yang risau dengan ketidakadilan dan terjadinya penindasan.

Hadir dalam diskusi ini, Busyro Muqodas (Ketua PP Muhammadiyah), Eko Prasetyo (Direktur Social Movement Institue), JJ Rizal (Sejarahwan dan Pendiri Komunitas Bambu), serta mahasiswa dan beberapa aktivis pergerakan sosial dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya. (an)