MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Mewakili Netty Heryawan salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Staff Ahli Netti Dwi Septiani Fajar menilai RUU bersangkutan diperlukan demi membentuk keluarga yang tangguh.

 

“Tujuan RUU ini adalah untuk memberikan kekuatan perlindungan, termasuk akses bagi setiap keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat agar dapat mengembangkan potensinya menjadi keluarga yang berkualitas. Ini isu kita bersama agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar,” tutur Dwi.

 

Alih-alih bertujuan menghasilkan keluarga yang berkualitas, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menilai RUU Ketahanan Keluarga justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan.

 

“Kami menilai RUU Ketahanan ini tidak urgen untuk dibahas sebab sejumlah persoalan yang disampaikan dalam naskah akademik itu justru muncul karena lemahnya implementasi hukum dan kebijakan pada UU yang sudah ada, ” terang Siti dalam Diskusi Ketahanan Keluarga di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (28/2).

 

Selain mengkritisi pada potensi tumpang tindih kelembagaan yang memberatkan sistem hukum, Siti menilai RUU tersebut tidak sinkron dengan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. 

 

“Negara tidak boleh terlampau masuk ke dalam ranah privat yang berupa pengaturan etika. Negara hanya bisa masuk dalam ranah pidana seperti KDRT, kekerasan pada anak hingga diskriminasi. Kami berharap DPR lebih fokus pada RUU yang lebih penting seperti RUU Pekerja Rumah Tangga yang sudah 16 tahun masuk tapi belum juga dibahas,” imbuh Siti.

 

Diikuti oleh perwakilan daerah dan wilayah NA, Ketua PP Nasyiatul ‘Aisyiyah Anisia Kumala berharap dengan menghadirkan dua narasumber dari pihak pro dan kontra para peserta akan mendapatkan wawasan dan dapat membaca wacana terkait secara utuh. (afn)