MUHAMMADIYAH.ID, SLEMAN —Tidak hanya berpangku tangan, kelompok rentan difabel yang tergabung dalam KSP Bangun Akses Kemandirian (Bank) Difabel Ngaglik, dampingan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah berderap membuat Alat Pelindung Diri (APD) yang saat ini langkah untuk petugas kesehatan.
Menurut Ahmad Ma’ruf, Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah menjelaskan, kegiatan yang dijalankan oleh kelompok difabel dampingan MPM ini, merupakan hasil dari komunikasi yang dijalin dengan beberapa Rumah Sakit milik Muhammadiyah yang mengalami kesulitan penyediaan APD untuk petugas kesehatan dalam penanganan kasus covid-19.
“Adanya kasus covid-19 ini kita melihat ada satu problem serius di kondisi wabah ini kurangnya APD termasuk yang full cover, maka semua stakeholder dan semua pihak termasuk kelompok rentan untuk bisa membantu dan mengurangi kegentingan ini,” ungkap Ma’ruf saat ditemui tim pada Rabu (25/3) di lokasi pendampingan.
Setali tiga uang, kejadian pandemi covid-19 yang berhasil merumahkan banyak perkerja dan masyarakat umum berdampak pada lesunya pembeli di usaha mikro kecil menengah (UMKM), menurunnya oderan jasa ojek online dan sektor-sektor lain yang digeluti oleh masyarakat kecil. Sehingga selain berdampak pada kesehatan, wabah covid-19 ini secara simultan juga berdampak pada perputaran ekonomi di keluarga-keluarga pra sejahtera.
Sehingga, majelis di Muhammadiyah yang memiliki kelompok dampingan harus bisa menjawab dua hal ini secara bersamaan. Maka, kegiatan pengadaan APD oleh kelompok rentan difabel akan berdampak pada tersedianya APD bagi para pelaku di bidang kesehatan juga akan memiliki dampak ekonomi bagi para pengerajin/pembuat APD ini.
“Bagaimana kita tetap menciptakan kesempatan kerja, tetap mendapatkan nilai ekonomi tapi terkait juga dengan kontribusi teman-teman difabel dalam emergency respon,” tambahnya.
Ma’ruf menjelasakan bahwa secara substantif yakni ikut dalam emergency respon sebagai bagian dari gotong royong kita semua, dan ikut menciptakan kesempatan kerja. Dalam menciptakan kesempatan kerja, Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini menghitung selain melibatkan penjahit juga akan melibatkan banyak anggota dampingan.
Terkait pengadaan APD ini juga akan melibatkan anggota lain yang tidak memiliki skill menjahit sebagai rantai distribusi ke rumah-rumah anggota yang menjahit. Karena proses pengerjaannya tidak dilakukan di satu tempat saja, hal ini dilakukan sebagai sikap patuh kelompok dampingan terhadap intruksi pemerintah untuk social distance atau menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
“Untuk orderan pertama ini dari PKU Bantul sebanyak 800 unita baju dalam waktu kurang lebih satu minggu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman difabel untuk membuktikan performance mereka untuk memproduksi secara profesional,” tuturnya.
Produksi APD oleh kelompok difabel dituntut cepat, karena barang saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi tenaga medis untuk melakukan perawatan dan tindakan terhadap pasien covid-19. Namun kegiatan ini juga memiliki kendala terkait keberadaan bahan, mengingat kebutuhan semakin banyak dan berpotensi barang akan menjadi langka karena akan ada lebih banyak yang memproduksi barang yang sama.
Untuk saat ini terkait pengadaan barang, kelompok difabel dampingan MPM PP Muhammadiyah dipasok secara langsung oleh PKU Muhammadiyah Bantul. Sedangkan terkait keamanan, tempat produksi disterilkan terlebih dahulu dengan penyemprotan disinfektan. (a’n)