MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA -  Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti turut memberikan komentar terkait  Rancangan Undang–Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila sebagai usul inisiatif DPR RI yang disusun untuk memperkuat Pancasila yang rumusannya termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan agar tidak terdapat isi dan kandungan yang menimbulkan kontroversi baru di tubuh bangsa Indonesia.

Mu’ti menegaskan bahwa DPR-RI maupun pemerintah harus betul-betul seksama dalam mendengar dan menerima aspirasi rakyat serta komponen bangsa, serta tidak memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan kekuasaan dansuara mayoritas di parlemen.

“Kemajuan bangsa sebagai cita-cita proklamasi akan semakin sulit terwujud apabila penyelenggaraan negara didasarkan atas pendekatan kekuasaan kelompok dengan mengabaikan jiwa kebersamaan, semangat gotong royong, dan nilai-nilai Persatuan Indonesia,” tegas Mu’ti seperti dikutip dalam Tausyiah PP Muhammadiyah tentang Pancasila pada Senin (1/6).

Mu’ti menambahkan, kepentingan mendesak dan prioritas bagi DPR, pemerintah, lembaga yudikatif, dan seluruh institusi negara dan rakyat saat ini ialah mewujudkan masyarakat Pancasila dengan menerjemahkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami masalah moral, sosial, dan ekonomi yang sangat serius terutama kesenjangan sosial yang semakin kasat mata. Masalah tersebut bisa bertambah berat di tengah pandemi Covid-19 yang sampai ini belum dapat di atasi dengan baik, bahkan akan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat panjang,” imbuh Mu’ti.

Mu’ti menegaskan, masalah ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena itu, para penyelenggara negara hendaknya lebih bersungguh-sungguh melaksanakan Pancasila, terutama  sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

“Seluruh energi politik, ekonomi, sosial, intelektual, dan sumberdaya semestinya dkerahkan untuk mengimplementasikan Pancasila. Para elit politik dan pejabat negara hendaknya menjadi pelopor dalam mengamalkan Pancasila dan suri tauladan bagi rakyat dalam sikap, perbuatan, dan kehidupan sehari-hari,” pungkas Mu’ti.