MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas turut memberikan tanggapan  terkait dengan webinar nasional yang digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) tentang "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19".

 

"Saya tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi tentang Menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionslitas pemakzulan presiden di era pandemi covid-19 apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh UU. Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah," jelas Anwar pada Senin (1/6).

 

Karena, lanjut Anwar, topik ini menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam sehingga hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. 

 

"Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakannya hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah kedepannya akan bisa dijauhi dan dihindari," tegas Anwar.