MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Bersilaturahim ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (19/6) Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani berharap dukungan Muhammadiyah dalam melawan sindikasi ilegal sekaligus perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI, dulu Tenaga Kerja Indonesia).
“Sebuah kehormatan kami semua diterima. Kami percaya pada kekuatan PP Muhammadiyah sebagai organisasi besar dengan legitimasi moralnya,” sambut Benny yang mengaku telah mendapat mandat dari Presiden sekaligus telah menjalin upaya serupa dengan ormas maupun lembaga perlindungan hukum dan hak asasi manusia lainnya.
Bersama Plt. Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Dwi Anto, Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar Prihantoro, Direktur Penyiapan Penempatan Pemberangkatan Ahnas, Direktur Mediasi dan Advokasi Yana Anusasana, rombongan BP2MI ditemui oleh Wakil Ketua MEK Muhajir Sodrudin dan Armyn Gultom, Ketua LHKP Agus HS Reksoprodjo, dan Sekretaris LHKI Wachid Ridwan.
Selain pembenahan kesatuan data, Benny menekankan BP2MI ingin menjamin pekerja migran (PMI) beserta keluarganya terlindungi oleh hukum baik sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah kontrak selesai.
"Data dalam sistem BP2MI ada 3,7 juta PMI, sedangkan data yang dimiliki Kemlu ada sekitar 4,5 juta, dan data World Bank ada 9 juta PMI bekerja di luar negeri,” imbuh Benny sembari mengakui bahwa ada sekira 5,3 juta PMI ilegal di seluruh dunia.
“PMI jalur tidak resmi adalah korban sindikasi pengiriman. Ada praktek ijon dan rente. PMI dibiayai penjahat korporasi lembaga. Ini saatnya negara harus hadir dan bekerja,” imbuhnya.
Menyambung Benny, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku salut pada komitmen BP2MI untuk membenahi permasalahan yang menurutnya telah lama berjalan.
“Ini problem yang sangat kompleks. Saya sangat salut sebab ini bukan soal melindungi saja, tetapi juga soal marwah bangsa. Termasuk kasus ABK terakhir. Maka kami sangat menyambut baik sebab ini masalah serius,” ucapnya.
Lebih jauh, Muhammadiyah menurut Mu’ti siap bermitra dengan BP2MI untuk menggerakkan sekolah vokasi, kejuruan hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-nya di tingkat daerah guna memotong sindikasi PMI ilegal.
“Perlindungan tenaga kerja di dalam negeri dengan peraturan yang ada saja sangat lemah. Kami sangat siap. Ini bagian dari tantangan kita,” pungkasnya. (afn)