MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Beradaptasi dengan masa pandemi yang semakin menekankan proses digital dan interaksi berbasis media internet, sekolah dan madrasah Muhammadiyah dipersiapkan untuk lebih awal menerima perubahan yang ada guna tetap menjaga kinerja dan mutu fungsi pendidikannya.

Menjawab tantangan tersebut, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN SM) Muhammadiyah telah menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun satuan akreditasi pendidikan dengan meninggalkan pendekatan lama berbasis pemenuhan kriteria (compliance) menuju pendekatan baru berbasis kinerja dan kualitas yang menjamin mutu secara lebih substantif.

“Sistem akreditasi sekolah madrasah sampai 2019 belum mampu menggambarkan substansi pendidikan (Muhammadiyah) yang sebenarnya, mungkin karena terlalu administratif sehingga dari pemanfaatan belum dapat kita rasakan, mulai 2018 BAN SM mulai mendesain sistem mulai dari pergantian paradigm,” ungkap Ketua BAN SM Toni Toharudin dalam diskusi webinar Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Ahad (21/6).

Meski baru dalam tahap uji coba terbatas, menurut Toni pergantian paradigma diperlukan karena instrumen akreditasi lama cukup bias, tidak akurat, dan kurang dalam hal tepat guna. Perubahan baru diorientasikan pada peningkatan mutu manajemen sekolah, kualitas guru, proses pembelajaran, dan mutu lulusan.

“Dalam sistem yang baru nanti jika sertifikatnya habis, jika nilai sertifikasinya konstan maka akan berlanjut otomatis kepada perpanjangan. Kedua, jika nilai indikator kinerja menurun, maka menjadi sasaran visitasi asesor untuk akreditasi kembali. Ketiga, jika kualitasnya naik, juga akan menjadi sasaran akreditasi,” urai Toni.

“Sekolah yang naik prestasinya perlu mengajukan re-akreditasi paling cepat dua tahun, yang lain juga bisa dari laporan masyarakat yang terverifikasi tentang penurunan mutu kinerja. Kedepan, peranan Majelis Dikdasmen akan sangat berperan jika melihat ada sekolah yang tidak beranjak naik kualitasnya,” imbuhnya.

Menyambung Toni, Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Baidhawi mengungkapkan instrumen yang ada dalam tahap finalisasi dan akan diujicobakan pada 5000 sekolah madrasah Muhammadiyah di bulan November mendatang sebelum diberlakukan pada 2021 yang hasilnya akan disampaikan sebagai rekomendasi untuk pemerintah daerah dan kementerian agama.

Tetap Jaga Idealisme dan Identitas Gerakan Muhammadiyah

Menanggapi proyek pergantian paradigma akreditasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti berpesan agar idealisme dan corak identitas Muhammadiyah dalam gerakan pendidikan tetap terjaga.

“Saya apresiasi. Poinnya adalah pertama kita menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bukan karena akreditasi, tapi bagian dari komitmen dan identitas kita sebagai gerakan pembaruan. Karena itu apapun sistem dalam akreditasi kita bisa siap dengan berbagai regulasinya,” pesan Mu’ti.

“Karena itu mindsetnya adalah memberikan yang terbaik. Kalau sekolah madrasah itu bagus, maka dengan sistem apapun tetap akan bagus. Tapi kalau pas-pasan, pasti akan bergantung dengan sistem akreditasi itu. Saya kira Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi dan siap memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat,” jelasnya.

“Ketiga, kesadaran untuk mandiri dalam pengertian secara ideologi yaitu tidak boleh karena ada suatu aturan kebijakan, lalu manhaj dalam gerakan juga kita ubah,” imbuh Abdul Mu’ti sembari berpesan agar berbagai sekolah Muhammadiyah saling bekerjasama berbagi metode kesuksesannya dan menghadapi perubahan dengan tepat guna dan tidak gagap.

“Saatnya Muhammadiyah tampil ke depan untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang leading, yang senantiasa memberikan inspirasi dan contoh bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang baik,” tutupnya. (afn)