MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menyatakan mundur dari program Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Rabu (22/7).

POP merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kemendikbud yang fokus mencapai hasil belajar siswa dalam peningkatan numerasi, literasi, dan karakter.

Dalam konferensi pers di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Kasiyarno tetap menyatakan mundur meski mengapresiasi tujuan baik program POP itu.

Lolosnya sejumlah forum dan lembaga yang tidak akuntabel secara organisatoris dan tidak berbadan hukum dalam POP membuat Muhammadiyah mengurungkan niat untuk terlibat lebih jauh.

"Secara legalitas, staf , dan lain-lain banyak yang tidak jelas. Termasuk programnya. Apakah proses verifikasi ini transparan, bisa dipercaya? Muhammadiyah memikirkan apakah bisa program bagus dijalankan dengan kondisi seperti itu?," rangkumnya.

Meski mundur, Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah berkhidmat di bidang pendidikan anak bangsa sejak tahun 1912 dengan satuan pendidikan lebih dari 30.000 buah di seluruh Indonesia tetap berkomitmen untuk tetap berkhidmat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui berbagai amal usahanya.

"Di luar POP kami masih bisa bergerak, dan terbebas dari pertanggungjawaban. Karakter Muhammadiyah adalah bekerja lebih dari yang diminta. Kalau prosesnya seperti ini kita tidak lanjut, harus ada peninjauan ulang karena melihat ada indikasi tidak fair dan tidak transparan," tegas Kasiyarno. (Afn)