Yogyakarta - Masalah tanah adalah salah satu masalah besar bagi petani kita di Indonesia, di samping akses modal yang terbatas, masalah lain adalah struktur pasar yang timpang yang selalu menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah. Tapi tanah adalah masalah yang besar bagi petani, di samping kualitas tanah yang masih merosot luas lahan yang digarap petani juga kian menyempit. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Drs. Said Tuhuleley dalam Refleksi Akhir Tahun dengan tema “Tanah Untuk Rakyat”, kemarin Kamis, (20/12/2012).

Gelaran refleksi akhir tahun yang didalangi MPM ini, dibuka oleh Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, M.Si. PP Muhammadiyah sendiri, menyambut baik dan apresiatif refleksi ini, tanah untuk rakyat masalah beratnya adalah yakni ketimpangan atas penguasaan atas tanah yang begitu rupa. Dua konstruksi yang selalu gagal dilakukan. Masalah performa agraria yang hanya sampai di atas kertas susah menjadi terobosan yang radikal, untuk memutus ketidakadilan terhadap penguasaan tanah. Apakah Refleksi ini dapat mencari solusi dalam mengatasi masalah tanah itu?.

Menurut Haedar Nashir, Karena ada dua hal struktur yang membelenggu, yang susah untuk kita hadapi, yang pertama adalah struktur klasik bawaan atau warisan sejarah. Warisan sejarah kita itu ada orang-orang atau kekuasaan-kekuasaan di tingkat termasuk lokal yang memiliki hak keistimewaan atas tanah itu. Bisa tidak kita mempersoalkan orang, figur, atau kekuasaan tertentu yang punya hak atas tanah begitu luas, ketika pada saat yang sama rakyat kesulitan hanya utk memperoleh mendapatkan tempat tinggal, itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Yang kedua dalam dunia modern, lapar tanah. Orang lapar tanah adalah orang-orang yang tidak puas  terhadap kepemilikan tanahnya sendiri, sehingga ingin mencari tanah lainnya.

Maka dari itu, pada refleksi kita ini bisa menjawab persoalan dua stuktur besar itu, dan bisa memberikan solusi terhadap masalah tanah untuk rakyat. “Masukkan untuk PP Muhammadiyah juga, siapa tahu kita bisa juga berbuat untuk ke depan, adanya struktur yang adil dan lebih adil, tanah untuk rakyat bukan tanah untuk segolongan atau segelintir orang,” tutupnya.

Refleksi akhir tahun Tanah untuk rakyat, dihadiri oleh beberapa narasumber, yakni MH Ainun Najib, budayawan, Hajriyanto Tohari, Wakil Ketua MPR RI, Bambang Suwignyo, Guru besar Pertanian UGM sekaligus konsultan ahli MPM PP Muhammadiyah serta dimoderatori oleh Amir Fanshuri.