Jakarta  - PP Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adakan kesepakatan internasional yang mengatur tentang kerukunan manusia setelah adanya kasus Charlie Hebdo di Prancis beberapa waktu lalu.

"Kami mendesak PBB lewat pemerintah Indonesia untuk membentuk kesepakatan global perlunya kode etik hidup berdampingan secara damai di masyarakat dunia yang majemuk," ujar Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya 62, Jakarta, Senin (26/1).

Din melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memiliki batas dan hal tersebut telah diatur dalam Deklarasi Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Din, kesepakatan ini akan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyinggung sebuah kelompok agama atau kepercayaan seperti yang dilakukan oleh majalah satire Prancis Charlie Hebdo yang memuat gambar Nabi Muhammad di halaman sampulnya.

"Jika ini tidak dihentikan, maka akan terus menerus terjadi reaksi balasan oleh kelompok Islam radikal yang bisa merugikan semua pihak," ujar Din.

Din menambahkan, selain dengan membentuk sebuah kesepakatan internasional, peristiwa seperti penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo dapat dilawan dengan membawa kasus pelecehan simbol-simbol agama ke mahkamah internasional atau ke pihak terkait.

"Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sudah memprakarsai dengan membawa kasus Charlie Hebdo, majalah penerbit kartun Nabi Muhammad di Denmark dan film Fitnah," tutur Din. Dibawanya kasus-kasus ini ke mahkamah internasional, lanjut Din, bisa menimbulkan efek jera di masa depan. (ant) (dzar)