Bantul  - Muhammadiyah harus mengambil peran membantu bangsa Indonesia keluar dari berbagai permasalahan. Muhammadiyah harus mengambil sikap dan menunjukkan perannya dengan menggagas langkah-langkah inovatif. Hal itu disampaikan Malik Fadjar, Ketua PP Muhammadiyah dalam Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 1436 H, Sabtu (20/6) di Lantai 5 Gedung AR Fakhruddin B, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Terkait hal ini, Malik minta para pimpinan dan kader Muhammadiyah tidak tinggal diam menghadapi kondisi politik negeri yang saat ini karut-marut. "Muhammadiyah tidak bergerak di ruang vakum, tetapi dalam kehidupan yang luas. Oleh karena itu, mainnya mesti luwes dan luas. Apalagi dalam kehidupan politik yang memiliki arti amat luas, tidak bisa hanya ikut-ikut," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Dengan tema pengajian Ramadhan tahun ini adalah Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan Perspektif Politik , Malik Fadjar menuturkan, sejak berdiri pada 1912, Muhammadiyah tak bisa lepas dan melepaskan diri dari politik. Meski bukan organisasi politik, Muhammadiyah selalu mengambil peran dalam politik kebangsaan.

"Dalam kiprahnya, Muhammadiyah tidak pernah terbebaskan dan membebaskan diri dari tarik menarik kekuatan dan kepentingan politik. Tetapi, Muhammadiyah bukan organisasi politik," kata Malik.

Relasi Muhammadiyah dengan politik secara jelas tercatat dalam Khittah Surabaya tahun 1978 yang merupakan penyempurnaan dari Khittah Ponorogo tahun 1969. Dalam khittah Surabaya tersebut, antara lain disebutkan Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi partai politik atau organisasi apa pun. Tetapi, Muhammadiyah memiliki peran dalam politik melalui pandangan dan gagasannya.

Muhammadiyah, menurut Malik, perlu mengembangkan kemampuan menangkap cita-cita bangsa yang terus dibangun. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak kehilangan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Ke mana arah ke depannya, gerakan ini mesti bisa membaca tanda-tanda zaman,” tutupnya. (dzar)