Sorong - Bagi warga desa di Pulau Jawa, memberikan sebagian hasil panenan kepada tetangga sudah merupakan tradisi. Kebiasaan ini pun dibawa Sunaryo (55) dan Legiyem (54), transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah di tanah Papua. Tepatnya di Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
“Kalau kita pas panen bayam, tomat, loncang, lombok dan panenan lain sering memberikan kepada tetangga di sini (orang asli Papua,red). Itu sudah biasa agar kita bisa lebih dekat dengan warga asli sini,” kata Sunaryo di lahan sawah garapannya, Desa Warmon Kokoda, akhir September 2015 lalu.
Salah satu contohnya, Irma (30), warga Desa Warmon Kokoda yang asli Papua menilai Pakde dan Bude (sebutan bagi Sunaryo dan Legiyem) sangat baik. “Seperti ini, saya diberi bayam dan tomat untuk sayur. Saya sering diberi hasil panenan oleh Pakde dan Bude,” kata Irma saat mengambil bayam di sawah garapan Sunaryo yang dekat dengan rumah Irma.
Selain memberikan hasil panenan, kata Sunaryo, dirinya juga rela berbagi pengetahuan cara menanam tanaman sayur-sayuran dan buah. Ilmu bercocok tanam itu ditularkan langsung ketika ada pertemuan dengan warga desa tersebut. Bahkan saat menggarap sawah dan ada warga asli Papua ingin belajar bercocok tanam, Sunaryo dengan sukarela memberikannya. “Saya senang berbagi ilmu bercocok tanam dengan warga asli sini,” kata Sunaryo yang bertransmigrasi sejak tahun 1981 silam.
Itulah salah satu potret kerukunan antara warga transmigran dan warga asli Papua. Kerukunan warga Warmon Kokoda ini menjadi modal bagi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah untuk mendampinginya hingga terbentuk desa inklusif. Sikap inklusif adalah mengajak warga untuk memandang positif adanya perbedaan dalam satu desa.
“Pemberdayaan dilakukan di lokasi ini lantaran mereka sudah menetap dalam sebuah komunitas, jadi memungkinkan dilakukan pendampingan berkelanjutan. Mereka sudah tinggal di lokasi ini cukup lama, dan kemungkinan untuk berpindah-pindah sangat kecil. Di sini mereka sudah membangun pemukiman, lokasi mencari makan, laut dan hutan dekat dari pemukiman mereka, ada ladang yang dimanfaatkan mereka untuk sekedar bercocok tanam sebisa mereka,” kata Bachtiar Kurniawan, Sekretaris MPM PP Muhammadiyah.
Lebih lanjut Bachtiar mengatakan, strategi pelaksanaan program yang akan dilakukan adalah dengan strategi kultural dengan turun langsung dalam proses pendampingan teknis. Manajemen program bersama fasilitator lapangan melakukan intervensi langsung kepada anggota suku Kokoda. Khususnya, terkait dengan sikap dan perilaku hidup supaya bisa berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, menumbuhkan pola pikir yang mau dan bisa mengikuti perubahan serta perkembangan zaman.
Untuk mewujudkan hal ini, akan dilakukan pelaksanaan program peningkatan keterampilan hidup (life skill) tentang tata cara bercocok tanam bercocok tanam dan berternak secara terintegrasi. MPM PP Muhammadiyah juga memfasilitasi budi daya pertanian, pengembangan keterampilan membuat makanan dan kerajinan lokal asli suku.
Sedang strategi struktural akan dilakukan dengan advokasi. Strategi ini diterapkan untuk membangun kesadaran kepada masyarakat suku akan hak dan kewajibanya sebagai warga negara dan strategi bagaimana mewujudkannya. Di sini, perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten untuk membuka akses dan memfasilitasi masyarakat suku Kokoda untuk bisa terlibat dan menikmati pembangunan. “Mengupayakan pemerintah bisa berperan maksimal dalam peningkatan taraf hidup dasar suku seperti perumahan, sanitasi, layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk infrastuktur jalan dan listrik,” kata Bachtiar.
Menurut Bachtiar, program pemberdayaan berbasis komunitas tidak bisa dilakukan MPM PP Muhammadiyah sendirian. Karena itu, dibutuhkan sinergi dengan semua baik lembaga swadaya masyarakat, swasta dan pemerintah. Sehingga perlu dibangun kemitraan kepada masyarakat sipil yang ada di Sorong termasuk perguruan tinggi untuk bisa terlibat dalam proses pemberdayaan. Salah satunya, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong.
“Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sorong dan sekitarnya untuk bisa menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk proses pemberdayaan masyarakat. Bersinergi dengan pemerintah untuk bisa memberi perhatian yang merata dan seimbang kepada semua lapisan masyarakat, untuk bisa melakukan akselerasi dan prioritas dalam proses pembangunan. Terutama dengan memanfaatkan sebesar-besarnya dana otonomi daerah khusus (Otsus) untuk pembangunan,” jelasnya.
MPM PP Muhammadiyah juga akan memberikan technical assistance supaya masyarakat suku Kokoda bisa berpartisipasi terlibat dalam proses pengambilan kebijakan mulai dari tingkat desa, distrik dan memperjuangkanya sampai tingkat kabupaten. Terlebih adanya UU Desa, Suku Kokoda harus memiliki legitimasi administratif, komunitas perkampungan yang mereka buat harus sudah terbentuk menjadi desa. Salah satu dari mereka dipilih untuk menjadi kepala desa agar bisa mempercepat dan mempermudah akses publik dalam kebijakan dan memanfaatkan dana desa untuk proses pembangunan.
MPM PP Muhammadiyah mempunyai Program Sekolah Aparatur Desa, fasilitator dan tutor sekolah aparatur desa bisa didayagunakan untuk membantu aparatur desa di Suku Kokoda. Terutama dalam penyusunan program desa yang lebih aspiratif dan tepat sasaran, berjejaring, pembuatan laporan baik program dan keuangan desa serta evaluasi program. Tentu skill tentang pengelolaan pemerintahan desa akan sangat membantu proses pemberdayaan di Suku Kokoda. (Herry Purwata)