Berita Lain

Makassar- Negara besar seperti Indonesia ini membutuhkan peran Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society yang mempunyai kontribusi riil di ranah sosial kemasyarakatan. Pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi core Muhammadiyah telah memberikan sumbangsih besar pada Negara, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk bahu membahu dengan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih maju. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam silaturahim Pimpinan Pusat Muhammaadiyah di kantor Gubernur Jl. Jenderal Urip Sumohardjo, Makassar, Sulsel, Rabu (28/10). Hadir dalam silaturahim tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Bendahara PP Muhammadiyah Marpuji Ali, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, Ketua PP ‘Aisyiyah Siti Aisyah, Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah ke-47 Zamroni, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) SulSel Alwi Uddin, Ketua Panitia Penerima Muktamar Syaiful Saleh, dan jajaran Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah lainnya. Menurut Syahrul, akan ada banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan, senergi antara pemerintah dan kekuatan ormas seperti Muhammadiyah menjadi hal yang sangat strategisi untuk menghadapinya. Syahrul berharap, dalam menghadapi era perdagangan bebas di wilayah ASEAN, Muhammadiyah dapat memberikan konsep dan langkkah strategis, karena apabila tidak dipersiapkan, dikhawatirkan bangsa Indonesia hanya akan menjadi penonton tanpa kekuatan produktif. Dalam kesempatan tersebut juga, Haedar Nashir atasnama Muhammadiyah menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan pada Gubernur Sulsel yang telah memberikan dukungan pada suksesnya penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke 47 yang dilaksanakan pada 3 – 7 Agustus 2015 lalu. Menurut Haedar, tanpa dukungan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, perhelatan Musyawarah tertinggi di Muhammadiyah tersebut tidak mungkin akan dapat berjalan dengan baik. Besarnya peserta, dan banyaknya penggunaan fasilitas umum khususnya di Makassar dan sekitarnya akan menjadi hambatan apabila tidak ada dukungan pemerintah setempat. (mac)