JAKARTA-- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2015 nanti, tidak hanya dijalani secara prosedural begitu saja. Lebih dari itu, Pilkada harus mengedapankan nilai-nilai demokratis yang sesungguhnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Pilkada Serentak merupakan peristiwa politik yang sangat penting. Karena itu, kata dia, Muhammadiyah akan terus memainkan peran pentingnya, terutama dalam konteks moral dan orientasi kebangsaan.
“Kita mengalami stagnasi, kemandegan di dalam proses konsolidasi yang reformatif,” ujar Haedar kepada wartawan dalam konferensi yang digelar di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (23/11). Menurutnya, secara prosedural, memang, proses Pemilu yang pernah dijalani di Indonesia ini cukup sukses.
Namun. Ia melanjutkan, diukur dari cita-cita, nilai-nilai jiwa nasional, proses Pemilu yang ada masih jauh dari yang diharapkan. Hal inilah, ia menjelaskan, yang membuat Muhammadiyah untuk mendorong setiap pihak yang terlibat, tidak menyia-nyiakan perannya dalam Pilkada Serentak yang memakan biaya cukup besar itu.
Berikut pernyataan pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah:
PERNYATAAN PERS
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK
Bismillah al-Rahman al-Rahim
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan:
1. Mendukung pelaksanaan Pemilukada serentak sebagai bagian dari proses demokrasi untuk memilih kepala daerah secara demokratis dan konstitusional.
2. Mengharapkan agar penyelenggara Pemilukada dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang tepat waktu, aman dan lancar. Para penyelenggara Pemilukada hendaknya berlaku netral, amanah, obyektif, adil, transparan, dan independen sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang terbaik untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Mengharapkan para aparatur keamanan dan Pemerintah Daerah agar menjaga netralitas, keamanan, dan ketertiban.
4. Kepada para calon kepala daerah agar senantiasa bersaing secara sehat, tidak menggunakan politik uang, tidak memaksanakan kehendak, tidak memecah belah persatuan bangsa, serta bersikap kesatria, siap menang dan siap kalah. Selama kampanye hendaknya mengedepankan sosialisasi program secara edukatif, santun, tidak menebarkan kebencian kepada pihak lain baik secara lisan ataupun perbuatan serta menjaga kebersihan lingkungan.
5. Kepada masyarakat yang memilki hak pilih hendaknya menggunakan hak politiknya secara aktif, cerdas, bertanggung jawab, mandiri, tidak terpengaruh politik uang, menjaga kerukunan dan, persaudaraan, serta menghormati perbedaan pilihan sebagai konsekwensi dari proses demokrasi.
6. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, warga Muhammadiyah hendaknya menggunakan hak politiknya secara cerdas, arif, bertanggung jawab dan mandiri serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Warga Muhammadiyah hendaknya tetap menjaga netralitas sesuai dengan Khittah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang tidak terkait langsung dengan politik praktis kekuasaan.
Nasrun min Allah wa fathun qarib
Jakarta, 11 Safar 1437 H / 23 November 2015 M.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
|
Ketua Umum,
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM 545.549 |
Sekretaris Umum,
Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed. NBM 750.178 |