Yogyakarta- Politik anggaran yang dilakukan pemerintahan Indonesia saat ini penuh ketidak terbukaan. Padahal ketidak terbukaan penggunaan anggaran hanya akan mendorong terjadinya korupsi. Untuk itulah rayat harus selalu mengkritisi penggunaan politik anggaran yang dilakukan pemerintah. Sehingga rakyat mengetahui bagaimana posisi anggaran, bagaimana alokasi dana serta pada akhirnya mengetahui apabila terjadi penyimpangan pengunaan anggaran tersebut.

 

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haedar Nasir ketika memberikan sambutan dalam Pembukaan ‘Training Advokasi Anggaran’ di Balai Pendidikan Latihan Industri, Gedongkuning, Yogyakarta Senin (24/10). Pelatihan advokasi anggaran ini diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Pusat Stdudi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII. Diselenggarakan mulai Senin-Rabu (24-26/10). Pelatihan diikuti oleh perwakilan-perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) di berbagai daerah seperti Semarang, Solo, Surabaya dan lainnya.

 

 

Lebih lanjut Haedar menuturkan bahwa penggunaan anggaran harus dengan transparansi anggaran. “Saat ini politik anggaran penuh dengan ketidakterbukaan. Misalnya saja pada kasus Banggar. Dalam kasus tersebut terjadi trik, percaloan hingga adanya mafia. Dimna hal tersebuut mennyebabkan alokasi anggran yang berpeluang untuk dikorupsi. Untuk itulah harus selalu ada keterbukaan dalam penggunaan anggaran,”urainya.

Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini juga menuturkan bahwa dalam melakukan pemberantasan korupsi maupun pengawasan penyelenggaraan keuangan memang bukan hal yang mudah. “Masih banyak terjadi sistem carut marut yang berdampak buruk pada rakyat,”tegasnya. Masyarakat harus mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan. “Setiap sen uang rakyat yang digunakan harus dikritisi untuk apa uang tersebut digunakan.”katanya.

 

 

Untuk itulah pentingnya keterbukaan penggunaan anggaran serta pengawasan penggunaan anggaran. Pengawasan anggaran itu harus bisa dilakukan atau mencapai di berbagai lapisan masyarakat. “Dilakukan di berbagai organisasi tidak hanya lembaga-lembaga tertentu seperti ICW, Pukat atau LSM-LSM. Tidak terbatas pada lembaga-lembaga tersebut. Jika hanya terbatas pada lembaga-lembaga tersebut maka proses pengawasan yang dilakukan pun juga terbatas,”tambahnya.

 

 

Selain itu upaya lainnya yaitu dengan melakukan transparansi birokrasi. Menurutnya birokrasi yang banyak terjadi di lembaga-lembaga kementerian, yudikatif, legislatiif dan eksekutif bisa menjadi peluang terjadinya korupsi. “Sehingga harus dilakukan transparansi birokrasi,”ujarnya.

Haedar juga menuturkan bahwa pada dasarnya korupsi itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dimana seharusnya dana digunakan untuk rakyat miskin justru diselewengkan. Banyak terjadi penyimpangan. Telah terjadi  penurunan mentalitas. Sehingga perlu ditingkatkan atau dikembangkan upaya meningkatkan mentalitas masyarakat di berbagai kalangan.

 

 

“Mulai dari elit poilik, birokrat, maupun pengusaha. Menurunnya mentalitas tersebut membuat sesorang tega menjarah uang rakyat atau negara. Padahal masih banyak orang-orang yang mengalami kemiskinan. Hal ini dikarenakan sudah terjadi ideologi penjarahan. Sehingga ketika orang itu menjarah dia sudah tidak merasakan bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan bentuk penjarahan. Bahkan bisa-bisa menganggap iu merupakan hal yang nyaman.”urainya.

 

 

Haedar juga mengingatkan diperlukan juga bentuk advokasi mental. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kekuatan moran agar mampu mengerem atau menekan keinginan melakukan korupsi. “Perlu adanya advokasi mental dimana orang diajari untuk memperoleh haknya sesuai yang memang seharusnya diperoleh. Bukan justru mengambil barang atau uang yang bukan menjadi haknya. Disinilah peran Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui MPM harus memiliki karakter kemudian membangun kemandirian tetapi jangan sampai sistem yang telah dibangun kemudian menjadi rusak,” tegasnnya.