Jakarta- Permasalahan Papua saat ini merupakan andil dari kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan hak-hak rakyat Papua, dan terlalu memberikan ruang pada investor asing untuk mengeruk dan mengeksploitasi hasil bumi dari tanah Papua, untuk itu pemerintah perlu menata kembali kebijakan yang ada, agar keadilan bagi masyarakat Papua dapat berjalan. 

 

 

Demikian disampaikan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin saat menemui delegasi Forum Peradilan dan Perdamaian untuk Papua dan Kalimantan di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (02/11/2011). “Kita menghimbau dan meminta pemerintah agar menata kembali kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah Papua, dan juga terhadap investor asing untuk tidak mengabaikan hak-hak rakyat sekitar,” tegasnya. Menurut Din, pendekatan yang dilakukan dengan mengedepankan cara militer justru akan membuat masalah lebih besar, tetapi dibutuhkan pendekatan yang bersifat persuasif serta dialog yang tetap menjunjung rasa keadilan bagi rakyat Papua. Persoalan Papua dan Kalimantan bukan saja mengenai kerusakan lingkungan, tetapi masalah-masalah seperti diskriminasi, kesenjangan sosial ekonomi, serta ekspoitasi yang kurang memperhitungkan akibat kedepannya. 

 

 

Jadi, janganlah kita bertekuk lutut pada kapitalisme global, yang sekarang sedang dikritik di negara asalnya sendiri. Pemerintah harus membuka peluang pelaksanaan kebijakan negara, yaitu perekonomian konstitusional berdasarkan konstitusi, yaitu ekonomi kerakyatan,” jelas Din. dalam pertemuan tersebut hadir 15 Perwakilan masyarakat Papua Kalimantan yang dipimpin oleh pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Pastor Siswantoko.