Kendari - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Abdul Jabbar Toba, menggandeng Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMK menggelar workshop Dengar Pendapat Bersama Masyarakat dengan mengusung tema Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Gedung Islamic Center (GIC) Lantai III UMK, hari ini (22/4).

“Sistem pembangunan nasional saat ini bermasalah karena berdasarkan visi misi Presiden terpilih, sehingga tidak berkesinambungan antara Presiden yang lalu dan Presiden saat ini, masing-masing mempunyai visi misi sendiri”, ungkap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu.

Ia melanjutkan, kegiatan ini bertujuan sebagai ajang evaluasi dan mendengarkan pendapat masyarakat terkait pembangunan nasional yang telah berlangsung selama ini.

“Kami setuju untuk mereformulasi perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk apapun, dengan syarat harus ada percepatan, mempertegas dan mempertajam agenda-agenda pembangunan nasional itu”, terang Bambang Indro Yuwono, Wakil Rektor III UMK.

Secara umum tanggapan peserta yang hadir dalam workshop ini mendukung reformulasi perencanaan pembangunan nasional dengan beberapa catatan.

Pertama, GBHN yang dibentuk jangan sampai imitasi dari masa Orde Baru. Olehnya itu, baiknya perlu ada perubahan nama, misalnya Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional (GBPN). Jamaluddin Hos, salah satu pemateri pada workshop ini menegaskan, frasa pembangunan nasional dengan model GBHN, tidak berarti kembali kepada GBHN era orde baru, tetapi memformulasikan pembangunan nasional yang berefektivitas dan berkesinambungan.

Kedua, ketidakmerataan pembangunan dan kesenjangan pembangunan yang masih menganga lebar khususnya bagi wilayah timur Indonesia masih menjadi catatan dalam workshop kali ini. Sehingga diharapkan dalam pembangunan nasional ke depan dapat terwujud pemerataan pembangunan nasional dari Sabang – Merauke.

Ketiga, rencana pembangunan nasional tidak boleh hanya terkesan ‘tambal-sulam’ atau ‘gali lubang-tutup lubang’. Kesejahteraan sebagai tujuan akhir pembangunan adalah janji dan kewajiban negara yang mesti ditunaikan kepada warga negara. Kesejahteraan adalah takdir masyarakat Indonesia, sebab memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan sumber daya alam yang melimpah jika dikelola dengan baik.

Sebagai rekomendasi, hal lain juga yang patut digalakkan adalah pemberdayaan (pembinaan) lintas generasi, penguatan jati diri bangsa, dan revoluasi mental bagi pengelola negara lebih dimaksimalkan. Menurut Jufri Dewa yang juga pemateri pada kegiatan ini, masalah utama bangsa ini yaitu implementasi masih belum selaras dengan konsep.

Kegiatan ini juga dihadiri Yamin Wakil Rektor I UMK, Abu Bakar, Koordinator Pasca Sarjana UMK, Dosen dan staf UMK, BEM UMK, Korkom IMM UMK, PK IMM se-UMK, BEM Fakultas se-UMK.(dzar)

Kontributor:Haidir - Kendari