YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH.OR.ID - Terdapat berbagai tantangan dalam konsep Good Governance bagi Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya dalam pembangunan Nasional. Tantangan tersebut yaitu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak multi tafsir dan tidak tumpang tindih. Dan melaksanakan perintah lembaga eksekutif tertinggi guna menerapkan standar manajemen terbaik yang merupakan kompilasi dari praktik-praktik terbaik di berbagai daerah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yoyok Riyo Sudibyo Bupati Batang dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah pada Selasa (24/5) bertempat di Gedung Ar Fachrudin B lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

“Tantangan pemerintah daerah dalam  perpspektif good govermance yaitu dalam hal transparansi, respomsif, partisipasi. Dan juga dengan didukung sumber daya manusia (SDM), peraturan dan sistem birokrasi yang baik,”ungkap Yoyok.

Kembali ditambahkan oleh Yoyok bahwa pemerintahan yang sukses bukan diukur dari banyaknya pembangunan yang menonjol. Namun dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. “Seorang pemmpin daerah dapat dianggap berhasil jika rakyat percaya atau tidak dengan pemerintah,”tambahnya.

Bupati yang dahulunya adalah anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam kepemimpinannya di Kabupaten Batang Yoyok telah menerapkan budaya transparansi pemerintahan. Atas budaya transparansi anggaran tersebut Yoyok berhasil meraih Bung Hatta Anti Korupsi pada tahun 2015. (mona)

Kontributor : Arief Rakhman Aji

Redaktur : Adam