MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA- Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Namun yang disayangkan Undang-Undang yang mengatur terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu UU No 15 Tahun 2003 masih memiliki banyak kelemahan, sehingga perlu adanya kajian hukum terhadap revisi UU tersebut.

“UU terkait dengan terorisme yang ada masih sangat lemah, karena pada dasarnya UU tersebut hanya diperuntukan pasca terjadinya pemboman di Bali yang terjadi pada beberapa tahun silam,” ungkap Kapolri Tito Karnavian pada Sabtu (6/8) dalam Membuka Acara Seminar Nasional terkait dengan Revisi UU No 15 Tahun 2003 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

“Isi pada UU tersebut tidak mengatur rehabilitasi yang dapat dilakukan kepada pelaku teroris pasca menjalani hukuman, karena saya rasa rehabilitasi patut diberikan kepada pelaku terorisme,” Kata Tito.

Selain itu Tito juga mengungkapkan, UU tersebut juga tidak mengcover pasca munculnya ISIS (Islamic State in Iraq and Syria). “Saat ini salah satu gerakan terorisme yang muncul yaitu gerakan ISIS, UU terkait terorisme yang ada belum mengcover hal tersebut, sehingga diharapkan perlu adanya pembaharuan atau revisi terhadap UU tersebut,” ungkapnya.

Tito juga menjelaskan bahwa perlu adanya UU yang mengatur perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) bagi pelaku terorisme. “Perlindungan HAM penting dalam UU terorisme, karena kewenangan yang terlalu luas akan menyebabkan terjadinya penyimpangan,” tegas Tito. (adam)