MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Kurikulum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Pembahasankurikulum bagiPondok Pesantren Muhammadiyah seharusnya berdasarkan ideologiMuhammadiyah.
“Muhammadiyah dalam hal pendidikan ter-integratifantara agama dan sains. Sejak awal berdiriya tidak mendikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan. Mempunyai prinsip al-‘lmu at-Takammul al-Ma’rifat (ilmu pengetahuan yang menyeluruh),” kata Habib Chirzin dalam acara pembukaan Workshop Penyusunan Standard Pondok Pesantren Muhammadiyah Tahap II di Hotel Cailendra ExtensionpadaJumat (23/9).
Chirzin juga mengatakan bahwa acara ini sebagai salah bentuk dari persiapan Rakornas Lembaga Pengembangan Pendidikan Pesantren (LP3M) yang akan dilaksanakan di UNISMUH (Universitas Muhammadiyah Makassar).
“Self Organizingdan Self Managementharus menjadi bagian penting dalam sebuah kegiatan pada penyusunan kurikulum ini.Kedepannya kemampuan tersebut akandikembangkan dengan perencanaan yang matang, dan saya berharap visi Ke-Muhammadiyah-an akan tercermin dalam penyusunan kurikulum tersebut”, ujar Chirzin.
Salah satu panitia penyelenggara Andi Mujahid, Anggota Bidang SDM LP3M PP Muhammadiyah mengatakan kegiatan Workshop yang dibuka oleh Muhammad Muqaddas ini merupakan kegiatan workshop yang kedua dalam rangka untuk menyusun standar kurikulum. Hasil dari workshop ini akan diresmikan dalam Rakornas LP3M di Unismuh Makassar.
“Diantara konsep Ponpes Muhammadiyah yang dibahas adalah standar isi, pengelolaannya dan lain sebagainya. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 23-25 ini dihadiri oleh LP3M PP Muhammadiyah, LP3M Jatim, Darul Arqom Garut, Muallimin dan Muallimat yang memang banyak terlibat dalam penyusunan kurikulum standard isi ini,” ujar Andi.
Andi mengatakan kurikulum ini akan menjadi acuan bagi seluruh pesantren Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah belum mempunyai standar minimal pengelolaan ponpes di Muhammadiyah termasuk kurikulum di dalamnya.
Andi juga berharap Ponpes Muhammadiyah dari segi kualitas bisa ada peningkatan dan memiliki acuan standar yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah. Serta menigkat dari segi kuantitas, yakni dengan pendirian pesantren oleh lembaga pondok pesantren yang ada di wilayah atau daerah.
“Sehingga nantinya bisa menemukan data atau konsep pengelolaan dan pendirian pesantren,” tutup Andi.
Kontributor: Arief Rakhman Aji
Redaktur : Syifa
Berita Nasional