MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA -- Pertemuan antara Presiden RI, Joko Widodo, dengan tiga pimpinan tertinggi Ormas Islam yaitu PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI telah melahirkan kesepakatan pandangan dalam menyikapi masalah penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, hadir memenuhi undangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang (1/11). Pimpinan Ormas Islam lainnya ialah KH Ma'ruf Amin (Ketua Umum MUI Pusat) dan KH Said Aqil Siraj (Ketua Umum PBNU), bersama rombongan yang menyertai ketiga pimpinan Ormas yang mewakili organisasi umat Islam tersebut. Usai pertemuan, Haedar Nashir menyampaikan lima hal pokok yang menjadi titik kesamaan pandangan dari pertemuan nasional tersebut, yaitu:
Pertama, Presiden atau Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus Ahok tersebut. Kepolisian RI diminta untuk melanjutkan proses hukum yang telah berlangsung selama ini dengan transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kedua, demonstrasi yang akan digelar hari Jum'at tanggal 4 November 2016 di Jakarta yang melibatkan massa besar merupakan hak politik warga negara atau kelompok untuk menyatakan pendapat yang diakui konstitusi. Demo diharapkan berlangsung damai, tertib, mengindahkan aturan yang berlaku, dan tidak mengarah pada kericuhan atau anarki.
Ketiga, Ormas-ormas Islam agar meningkatkan pembinaan komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai satu kesatuan yang penting untuk membangun keutuhan berbangsa dan bernegara. Tunjukkan ke-Islaman yang moderat, damai, dan toleran sebagaimana menjadi kepribadian umat Islam Indonesia yang diakui bangsa-bangsa lain.
Keempat, menjadi tanggung jawab semua pihak agar Pemilukada yang berlangsung serentak di tanah air berjalan damai, tertib, lancar, demokratis, dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Para kontestan hendaknya berkontestasi secara elegan dan menunjukkan keteladanan. Presiden bahkan menekankan pentingnya membangun budaya politik, budaya ekonomi, budaya hukum, dan budaya kemasyarakatan agar bangsa Indonesia makin maju dan beretika tinggi.
Kelima, semua pihak di tubuh bangsa ini penting untuk memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih luas. Presiden dalam kesempatan itu menyampaikan bagaimana pemerintah menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil, membangun infrastruktur hingga ke daerah-daerah terluar dan terjauh, dan membangun daya saing bangsa.
Pertemuan berlangsung hangat dan dialogis. "Presiden dengan tegas menyatakan tidak akan intervensi terhadap proses hukum Ahok", tutur Haedar Nashir. Presiden juga menekankan, bahwa antara ke-Islaman dan ke-Indonesiaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan.
Haedar juga mengajak umat Islam dan warga Persyarikatan untuk tidak menghabiskan energi berlebihan dalam menghadapi kasus tersebut, "tugas strategis lain masih menghadang kita di depan", kata Haedar.
"Masalah dugaan penistaan agama biarlah menjadi ranah hukum, Hukumlah yang akan menjadi titik objektif dalam menyelesaikan masalah ini. Tentu suatu proses hukum yang benar, adil, transparan, dan tidak dipolitisasi", lanjut Haedar.
Haedar memahami bahwa umat Islam tersinggung berat. "Ghirah keagamaan memang harus kita tunjukkan, tetapi kasus ini harus dibawa ke proses hukum. Selain itu, umat Islam masih punya pekerjaan rumah yang banyak sekali agar menjadi kuat dan unggul di negeri ini", tandas Ketua Umum. Kemenangan politik juga memerlukan strategi yang tepat dan akurat, disertai kesungguhan dan langkah-langkah taktis. (mona)
Editor: Dzar Al Banna
BERITA NASIONAL