Bandung –Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat menyengsarakan rakyat khususnya rakyat menengah ke bawah. Kenaikan BBM bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan APBN negara. Secara tegas, PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat menolak keras kenaikan harga BBM. “Penolakan ini murni suara rakyat Indonesia, bahkan pada hari selasa diseluruh nusantara menggelar aksi penolakan kenaikan BBM,” ujar Ketua Advokasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jabar, Neni Nur Hayati.

Neni menambahkan bahwa IPM Jabar menilai kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengurangi subsidi BBM dan menyerahkan harga BBM sesuai harga pasar. “Hal tersebut sejalan dengan kepentingan Pemodal Internasional dalam mendorong agenda liberaliasi sector energi (Migas dan Listrik) di Indonesia,” tegasnya. Oleh karena itu IPM Jabar menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendominasi sektor energi nasional dari hulu ke hilir.

IPM Jabar menilai aktor internasional yang terlibat dalam kebijakan ini adalah IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank, dan USAID melalui pemberian skema hibah dan utang. Liberalisasi sektor energi katanya, merupakan salahsatunya menghasilkan regulasi baru di sektor Migas yaitu UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas.

Karenanya, Neni menyampaikan suara IPM Jabar dengan menegaskan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintahan SBY. Selain itu, IPM juga mendesak kepada pemerintah untukmelakukan renegosiasi terhadap kontrak migas yang merugikan kepentingan dalam negeri. “Kita pun menginginkan agar DPR melakukan revisi UU Migas dan Energy agar sesuai dengan konstitusi,” pungkasnya.

Reporter: Roni Tabroni